Perpres Terbit, PGN Kebut Garap 5 Juta Sambungan Jargas

Jakarta, CNBC Indonesia- Demi mengebut Jargas ini, Presiden Joko Widodo akhirnya meneken dan menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyediaan dan Pendistribusian Gas Bumi untuk Rumah Tangga dan Pelanggan Kecil. Perpres ini diteken pada 23 Januari 2019, kemarin.

Sebelumnya, jargas (jaringan gas) hanya diatur oleh aturan setingkat peraturan menteri atau keputusan menteri. Dengan berlakunya Perpres ini, maka aturan sebelumnya tidak berlaku lagi.

Dalam penugasan jargas ke BUMN Migas, wajib dicantumkan; wilayah penugasan, penerima jargas, alokasi gas bumi, dan harga perolehan gas bumi.

Mengingat posisi BUMN Migas saat ini dipegang oleh PT Pertamina (Persero) yang sekaligus merangkap sebagai holding BUMN Migas, perpres mengatur bahwa Pertamina bisa menunjuk anak perusahaannya untuk melaksanakan penugasan untuk jargas. Artinya PT PGN Tbk (PGAS) juga besar kesempatannya untuk terus membangun jargas.

Menanggapi hal ini, Direktur Utama PGN Gigih Prakoso menuturkan, adanya perpres jargas ini bisa memberikan dampak positif untuk perusahaan, sebab proyek jaringan gas rumah tangga dengan target 4,7 juta sambungan baru sampai dengan 2025 dapat direalisasikan dengan lebih efektif.

"Sehingga kecepatan pembangunan jaringan gas rumah tangga yang saat ini hanya sebanyak 400.000 sambungan dapat dipercepat pembangunannya dalam lima tahun meningkat menjadi lima juta sambungan lebih," ujar Gigih ketika dihubungi Jumat (8/2/2019).

Nantinya, lanjut Gigih, pasokan gas dari untuk jaringan rumah tangga ini akan disediakan oleh Pemerintah melalui Ditjen Migas dan SKK Migas dengan harga gas yang lebih kompetitif.

"Harga jual untuk jaringan gas juga sudah ditetapkan oleh BPH Migas dan sudah disesuaikan tingkat kewajarannya agar terjangkau oleh masyarakat," pungkas Gigih.

Sebelumnya, Kementerian ESDM menyatakan jargas memiliki banyak manfaat untuk rumah tangga.

Simak video tentang jaringan gas di bawah ini:

(gus)

Let's block ads! (Why?)