Proyek Migas Laut Dalam RI Terganjal Masalah Biaya

Jakarta, CNBC Indonesia- Persoalan biaya masih terus menjadi masalah dalam pengembangan proyek Ultra Laut Dalam/IDD. Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arcandra Tahar pun mengakui hal tersebut.

"Iya lah, kan cost recovery itu, kita yang bayar. Nanti setelah 2028 pindah ke gross split," ujar Arcandra, di Jakarta, Kamis (27/2/2019).

Lebih lanjut, ia mengatakan, saat ini pihaknya masih menegosiasikan hal tersebut, sekaligus juga negosiasi soal perpanjangan kontrak.

"Perpanjangan kontrak boleh 10 tahun sebelum kontrak habis, ini lagi dinegosiasikan. Satu bagian nanti, keluar keputusan revisi rencana pengembangan dan perpanjangan kontrak," kata Arcandra.

Adapun, sebelumnya, setelah bolak-balik direvisi dan dievaluasi, keputusan untuk revisi proposal rencana pengembangan atau Plan of Development (POD) akan keluar secepatnya, karena sudah melakukan pembicaraan yang sangat intensif. Arcandra mengatakan, evaluasinya sudah mencapai final.

"IDD sedang final evaluation, biaya investasi sudah mendekati yang kami harapkan. Nanti kisarannya tunggu persetujuan Pak Menteri ESDM (Ignasius Jonan), dengan Chevron lagi didiskusikan," ujar Arcandra kepada media saat dijumpai di Kementerian ESDM, Jakarta, Rabu (13/2/2019).

Pemerintah juga menjanjikan proposal rencana pengembangan (Plan of Development/POD) untuk proyek ultra laut dalam Indonesia atau Indonesia Deepwater Development (IDD) akan rampung di kuartal I-2019.

"Proposal POD selesai di kuartal I-2019, sehingga proyeknya bisa onstream lebih cepat," kata Arcandra di Jakarta, Selasa (29/1/2019).

Saksikan video tentang skema gross split di bawah ini:
[Gambas:Video CNBC]

(gus)

Let's block ads! (Why?)