OJK: Pemda Bisa Manfaatkan Pasar Modal Bangun Infrastruktur

Jakarta, CNBC Indonesia - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terus mendorong Pemerintah Daerah untuk memanfaatkan produk-produk di Pasar Modal untuk pembiayaan infrastruktur. Produk yang bisa dimanfaatkan antara lain, Reksa Dana Penyertaan Terbatas (RDPT), Dana Investasi Infrastruktur (DINFRA), dan obligasi daerah.

Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal OJK Hoesen mengatakan, saat ini perkembangan produk-produk Pasar Modal sudah maju. "Hal tersebut menandakan produk Pasar Modal sangat berpotensi untuk dijadikan alternatif pembiayaan bagi perusahaan yang bergerak di sektor riil, termasuk sektor infrastruktur," kata Hoesen dalam keterangan pers, Kamis (21/3/2019).

Dijelaskan Hoesen, produk-produk pasar modal tersebut sangat tepat sebagai sumber pembiayaan sektor riil dan infrastruktur di daerah mengingat produk tersebut bisa disesuaikan dengan proyek yang akan dibangun dan memiliki jangka waktu yang panjang.

Saat ini ada beberapa proyek strategis yang telah dibiayai oleh RDPT antara lain: pembangunan ruas tol Kanci-Pejagan, Pasuruan-Probolinggo, dan Pejagan-Pemalang dengan nilai pendanaan sebesar Rp 5 triliun; pembangunan Sky Train di Bandara Soekarno Hatta sebesar Rp 315 miliar; dan pembangunan rumah sakit dan pusat perbelanjaan Padang Landmark di kota Padang, dengan nilai total pendanaan sebesar Rp 290 miliar.

RDPT dan DINFRA merupakan produk investasi kolektif yang dikelola oleh Manajer Investasi yang dapat berinvestasi pada sektor riil dan infrastruktur.

RDPT, sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 37/POJK.04/2014 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif Penyertaan Terbatas, merupakan wadah yang digunakan untuk menghimpun dana dari pemodal profesional yang selanjutkan akan dikelola oleh Manajer Investasi untuk diinvestasikan pada portofolio Efek yang berbasis kegiatan sektor rill.

Dalam 4 tahun terakhir, total dana kelolaan RDPT telah meningkat 35%, dari Rp 20 triliun pada akhir tahun 2015 menjadi Rp 27 triliun per akhir 2018.

Sedangkan DINFRA merupakan inovasi OJK dalam rangka mendukung program pembangunan infrastruktur pemerintah melalui Peraturan Otoritas Jasa Keuangan. (hps/hps)

Let's block ads! (Why?)