Sejauh ini, Sri Mulyani mengungkapkan, selain Batam, Singapura juga menjadi wilayah yang paling banyak dituju pengusaha untuk mengindari BMAD.
"Jadi kalau ada persoalan komoditas yang diperkirakan melakukan praktik dumping, sehingga kemudian ada konsekuensi dalam bentuk BMAD dikenakan terhadap komoditi yang terbukti melakukan praktik dumping," kata Sri Mulyani di Kantor Kemenko Perekonomian, Selasa (5/3/2019).
"Kita juga memikirkan bagaimana dampaknya ini terhadap industri dalam negeri. Dan juga dari sisi bagaimana mereka menggunakan Pulau Batam atau Singapura sebagai tempat untuk melakukan penghindaran terhadap bea masuk anti dumping ini," lanjutnya.
Namun, mantan direktur pelaksana bank dunia tersebut menegaskan, pihaknya tak ingin jika langkah yang nantinya ditempuh pemerintah justru menekan industri dalam negeri. Apalagi, komoditas yang dikenakan BMAD ada yang merupakan bahan baku ekspor.
Oleh karena itu, Sri Mulyani mengatakan, pemerintah akan mengeluarkan suatu kebijakan yang lebih kondusif bagi industri dalam negeri, sehingga beban dalam bentuk perpajakan, bea masuk, maupun PPn bisa diringankan.
"Karena kita kan tema besar dari Bapak Presiden (Presiden Joko Widodo) investasi dan ekspor. Jadi daya kompetisi kita itu yang sedang difokuskan," katanya.
![]() |
Pernyataan Sri Mulyani dibenarkan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution. Menurut Darmin, hingga saat ini pemerintah memang masih mencari solusi terbaik untuk mengatasi persoalan dumping ini.
"Tadi kita mencari jalan keluar, karena BMAD itu spesifik. Misalnya, kalau untuk besi plat ya besi plat saja, lalu tata caranya. Jadi ini masih kita selesaikan," tandasnya.
Simak video Sri Mulyani bantah hobi ngutang di bawah ini.
[Gambas:Video CNBC] (miq/miq)
https://ift.tt/2tQNc4e
March 06, 2019 at 04:48PM
Bagikan Berita Ini
0 Response to "Penghindaran Bea Masuk Anti Dumping, Apa Jurus Sri Mulyani?"
Post a Comment