Akankah Sri Mulyani 'Bailout' BPJS Kesehatan Tahun Ini?

Jakarta, CNBC Indonesia - Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan yakin pemerintah akan tetap memberi bantuan lagi tahun ini seperti yang dilakukan sebelumnya. Hal ini guna membantu defisit anggaran BPJS Kesehatan yang kini telah diperiksa Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

"Tahun ini pun pemerintah tetap akan memberikan komitmennya [membantu]. Pertanyaannya berapa kita belum tahu. Tapi keyakinan kita bahwa pemerintah akan memberikan bantuan ke kita," ucap Direktur Keuangan BPJS Kesehatan Kemal Imam Santoso usai Public Expose Capaian Kinerja BPJS Kesehatan Tahun 2018, Jumat (24/5/2019).

Berdasarkan catatan BPJS Kesehatan, pemerintah telah membiayai peserta kelompok Penerima Bantuan Iuran (PBI) di tahun 2018 sebanyak 92,1 juta jiwa dengan akumulasi iuran selama 5 tahun sebesar Rp115,5 triliun.

Tahun lalu, berdasarkan rencana kinerja dan anggaran tahunan (RKAT) yang disusun manajemen, defisit arus kas (cashflow) 2018 mencapai Rp 16,5 triliun. BPJS Kesehatan memang memiliki potensi menderita defisit setiap tahun. Pasalnya, besaran iuran tidak bisa menutupi rata-rata biaya peserta.

"Pada tahun 2018 [kita] dapat bantuan pemerintah pendanaan APBN Rp10,2 triliun. Pemerintah selama program JKN-KIS ini menunjukkan komitmen luar biasa. Apabila terjadi kekurangan sealu diberikan bantuan oleh pemerintah," lanjut Kemal.

Tahun ini pemerintah telah membayar dimuka bantuan sebesar Rp11 triliun, kata Kemal. Dana tersebut untuk 10 bulan dari Januari 2019 hingga Oktober 2019. Ia meyakini dengan bantuan pemerintah defisit yang diderita BPJS Kesehatan akan turun.

Berdasarkan laporan keuangan BPJS Kesehatan yang dipaparkan, selama 2018 BPJS Kesehatan mencatatkan pendapatan iuran sebesar Rp81,9 triliun. Adapun klaim yang dibayarkan BPJS lebih besar dari itu, yakni Rp94,3 triliun. Namun, Kemal menyatakan defisit yang diderita BPJS tidak bisa serta merta dihitung dari selisih keduanya.

(roy/roy)

Let's block ads! (Why?)