Mafia Sampai Subsidi BBM, Biang Kerok RI Tak Ada Kilang Baru!

Jakarta, CNBC Indonesia- Presiden Joko Widodo dalam dua bulan terakhir tak berhenti mengoceh soal lambatnya pembangunan kilang di Indonesia. Menurutnya, hampir 30 tahun lamanya RI tak bangun kilang dan ia heran apa yang menyebabkan pembangunan kilang tersebut macet sampai puluhan tahun.

Kilang terakhir yang dibangun di Indonesia, adalah kilang Balongan pada periode 1990-an. Jokowi mengendus ada ulah-ulah importir dan mafia migas yang bikin pembangunan kilang terhambat sangat lama di Indonesia.

Benarkah hanya semata ulah mafia, atau ada hal lain yang bikin pembangunan kilang RI terhambat.

CNBC Indonesia mencoba merangkum beberapa pernyataan dari sejumlah tokoh dan ahli terkait hal ini, faktanya soal pembangunan kilang tak melulu terhambat gara-gara ulah mafia. Berikut rangkumannya.

1. Political Will
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia menekankan, untuk membangun kilang yang pertama-tama dibutuhkan adalah political will dari pemerintahannya.

Impor BBM, kata dia, memang paling enak dan gampang. Sementara, membangun kilang sudahlah mahal juga memakan waktu. Tapi, ini perlu dilakukan untuk menyelamatkan neraca dagang Indonesia.

"Impor ini enak uangnya cepat. Impor ini bukan karena negara tidak mampu tetapi political will," ujar Bahlil, Jumat (27/12/2019).

Hal serupa juga diungkap oleh Mantan Dirut Pertamina Martiono Hadianto, ia mengatakan pembangunan kilang tak bisa serta merta dibebankan oleh Pertamina dari pemerintah. Mengingat, Pertamina juga memiliki setumpuk beban penugasan lainnya.

Ia juga mengatakan perlu dukungan pemerintah, dan juga situasi politik sangat menentukan. "Kilang terakhir dibangun adalah Balongan saat orde baru, setelah itu kita masuk reformasi. Hampir bertahun-tahun lamanya kondisi ekonomi politik saat itu belum stabil, jadi fokus pemerintah juga berbeda," ujarnya kepada CNBC Indonesia beberapa waktu lalu.

Pertamina, kata dia, mengikuti arahan pimpinan negara. Tapi, perlu dicatat jika memang arah saat ini adalah pembangunan kilang menjadi fokus maka harus disertai dengan kebijakan lain yang mendukung agar pembangunan kilang tak sia-sia ke depannya. "Misalnya seperti penerapan BBM yang lebih baik, kalau bangun kilang tapi masih konsumsi premium sementara standar kilangnya sudah harus bensin EURO V, bagaimana?" pesannya.

[Gambas:Video CNBC]

2. Mau Bangun Kilang atau Mau BBM Murah?
Kunci dari pembangunan kilang tak bisa dibebankan ke tubuh PT Pertamina (Persero) begitu saja, sebagai satu-satunya Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang mengurus konsumsi bahan bakar minyak (BBM) seantero negeri.

Semua orang tahu, Pertamina memiliki beban yang berat di sektor hilir mulai dari distribusi BBM sampai LPG yang makin lama makin naik kuotanya. Sementara, pelat merah tersebut juga tetap harus investasi di sektor hulu agar produksi tak terus merosot.

Untuk menjaga dan menambah produksi, butuh investasi tak sedikit dan mencapai miliaran dolar. Begitu juga dengan membangun kilang. Sementara, sampai saat ini Pertamina masih menanggung beban selisih harga bensin premium beroktan RON 88 yang tahunannya bisa mencapai triliunan rupiah.

Indonesia memiliki rencana bangun 5 kilang sekaligus, bahkan sampai ada yang fokus untuk green fuel.

Tapi realisasi saat ini, konsumsi paling tinggi masih didominasi Premium, Pertalite, dan Solar. Boro-boro beralih ke bensin dengan oktan lebih tinggi, meninggalkan bensin Premium saja masih berat.

Sampai saat ini belum ada peta kebijakan yang jelas, baik dari Pertamina maupun pemerintah, soal kapan RI bakal lepas dari bensin oktan rendah? Jangan sampai kilang dibangun, tapi konsumsinya masih bensin oktan rendah. Sungguh mubazir.

Ini pernah disinggung oleh Mantan Dirut Pertamina Elia Massa Manik di DPR pada Maret 2018 lalu secara terang-terangan. Pertamina mengaku serba salah dalam urusan memproduksi bahan bakar minyak (BBM). Di satu sisi pemerintah meminta BUMN ini mulai produksi bensin berstandar Euro IV, tapi di sisi lain juga diminta mencukupi kebutuhan bensin RON 88 alias Premium.

"Ini membingungkan karena dari Kementerian Lingkungan Hidup sudah minta Euro IV, tapi bensin Premium masih RON 88," ujar Direktur Pertamina Elia Massa Manik dalam paparannya di Komisi VII DPR RI, Senin (19/3/2018).

Harga Premium ditahan, terutama untuk di kota-kota besar yang tadinya sudah mulai beralih ke bensin yang lebih ramah lingkungan, dinilai akan sulit menghapusnya di masa mendatang.