Energi Terbaharukan, Ini Obral Janji Pasangan Capres

Jakarta, CNBC Indonesia - Pemerintahan Jokowi dinilai belum akomodatif terhadap pengembangan energi baru dan terbarukan. Regulasi yang ada belum banyak yang mendukung hal tersebut.

Demikian disampaikan oleh Kepala Kajian Lingkungan Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat (LPEM) Fakultas Ekonomi dan Bisnis UI Alin Halimatussadiah dalam acara diskusi di Jakarta, Kamis (7/2/2019).

Lebih lanjut, ia mengatakan, kebijakan pengembangan EBT pada dasarnya tergantung dari political will. Memang, investasi di awal akan dirasa berat dan mahal, tetapi EBT memiliki biaya perawatan yang akan semakin murah ke depannya, dibandingkan dengan biaya perawatan bahan bakar fosil.

"Mengembangan EBT itu kita lebih untung kalau kita lakukan transisi dan sangat besar kerugiannya kalau tetap bertahan di fosil, baik jangka pendek maupun jangka panjang," tutur Alin.

Menanggapi hal ini, juru bicara Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma'ruf Amin, Arif Budimanta menuturkan, sudah ada 70 kontrak EBT yang ditandatangani di 2017, ada yang sudah beroperasi, ada yang dalam rencana kerja, dan ada yang sedang mencari pendanaan.

Selain itu, ia memaparkan, kapasitas pembangkit EBT terus meningkat dari waktu ke waktu. Dari 2014, sudah ada sekitar 1.403 MW dan naik hampir 1.950 MW, setiap tahun ada tambahan 100 MW.

"Ini menunjukkan komitmen serius pemerintah. Kapasitas terpasang juga sudah ada bio, angin, hydro, dan sebagainya," ujar Arif.

Teranyar, ada program B20. Pemerintah akan berencana kembangkan B30 sampai ke B50. Arif menilai ini penting, sebab yang membuat neraca perdagangan Indonesia defisit terus menerus salah satunya dari sektor migas.

Arif memaparkan, potensi EBT di Indonesia ada 447,1 GW, didominasi oleh energi surya sebesar 207,4 GW. Ia mengakui pemanfaatannya masih belum maksimal karena baru 9,18 GW. Ke depannya, pemanfaatan ini akan didorong agar bisa mendukung pengembangan ekonomi wilayah.

"Kami tetap memiliki komitmen kuat, dan harus secara konsisten kita laksanakan. Kalau memang dari sisi teknologinya semakin lama semakin murah, bukan tidak mungkin diversifikasi sumber daya alam EBT kita yang ada sekarang, di dalam RUEN porsi EBT bisa 40-50%. Ini butuh komitmen," pungkas Arif.

Adapun, untuk menunjukkan komitmen terhadap pengembangan energi baru dan terbarukan, kubu pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 02 Prabowo-Sandiaga obral janji di sektor energi.

Juru kampanye tim Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi, Ramson Siagian, menuturkan, paslon nomor 2 telah memiliki strategi pengembangan bioenergi untuk EBT.

"Bioenergi akan menggangi semua kekurangan kebutuhan energi. Impor minyak 800 ribu barel per hari akan digantikan dengan bionergi," ujar Ramson dalam sebuah diskusi di Jakarta, Kamis (7/2/2019).

Lebih lanjut, Ramson mengatakan, di sektor EBT, Prabowo-Sandi akan mengembangkan bioethanol dari pohon aren, lalu juga ada biocoal, dan syngas. Ini akan dilakukan besar-besaran.

Untuk pembangkit listrik, kata Ramson, begitu dilantik, pasangan capres dan cawapres tersebut akan langsung mengkaji kontrak dan merombak kebijakan 35 ribu megawatt (MW).

"Kami akan rombak kebijakan 35 ribu mw. Kalau masih posisi kontrak, kami akan rombak supaya tidak sepenuhnya pakai batubara. Kalau masih ada yang pakai batubara akan direvisi," tegas Ramson.

"Kalau kelapa sawit itu menurur kami masih kurang, kami sudah riset dan survei langsung, dan bionergi dengan kapasitas besar baru itu pas," tandasnya.