Massa kemudian akan menuju Kantor Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Istana Kepresidenan. Salah seorang aktivis Serikat Pekerja Pos Indonesia Kuat Bermartabat (SPPIKB), Fadhol Wahab, menyebut aksi ini sebagai bentuk kepedulian pekerja terhadap nasib perseroan.
Dalam tuntutannya, SPPIKB mendesak Menteri BUMN Rini Soemarno dan Presiden Joko Widodo mengambil langkah konkret.
"Kita minta ganti direksi. Itu satu-satunya solusi," ungkapnya ketika berbincang dengan CNBC Indonesia, Selasa (5/2/2019) malam.
Dikatakan, jajaran direksi PT Pos Indonesia harus bertanggung jawab atas persoalan yang terjadi. Menurutnya, saat ini banyak persoalan yang membuat kinerja perseroan kembang-kempis.
 Foto: PT Pos Indonesia (Persero) targetkan 5000 agen pos di Indonesia. Demi meningkatkan layanan pengiriman baik luar ataupun dalam negeri. (Detik com Pradita Utama) |
"Kita menilai dari sejak awal menjabat sekitar akhir 2015 sampai saat ini. Ada akumulasi dari keadaan, terhadap pengelolaan perusahaan. Kita melihatnya secara kolegial ya. Sebagai pertanggungjawaban direksi," urainya.
Dia menegaskan tertundanya gaji para pekerja bukan satu-satunya alasan mereka mendesak perombakan direksi. Lebih dari itu, ada persoalan mendasar yang jauh lebih penting dicarikan solusi.
"Terutama terkait dengan pengelolaan perusahaan, ada indikasi KKN, korupsi nepotisme selama ini kita mencermati ada indikasi ke arah sana. Berbagai faktor lah termasuk pengadaan-pengadaan," paparnya.
"Ada banyak persoalan sehingga menjadi akumulasi, bukan semata-mata karena penundaan gaji, itu bagian kecil dari keadaan," pungkasnya.
(prm)http://bit.ly/2BnoP2j
February 06, 2019 at 02:59PM
Bagikan Berita Ini
0 Response to "Pekerja PT Pos Indonesia Lapor Jokowi: Rombak Total Direksi!"
Post a Comment