Berbicara di Jakarta Convention Center (JCC), Senayan, Jokowi menegaskan persoalan hukum kerap kali menjadi penghambat Indonesia untuk memaksimalkan potensi perekonomian.
"Indonesia punya potensi besar. Sumber daya alam yang kaya raya, sumber daya manusia yang kuat, dan potensi ekonomi yang luar biasa," kata Jokowi.
"Namun harus diakui semua potensi tersebut belum optimal digunakan. Salah satu penyebabnya, berbagai permasalahan di bidang hukum," jelasnya.
 Foto: Infografis/Sederet 'Kelabilan' Kebijakan Pemerintahan Jokowi/Arie Pratama |
Namun, kepala negara memahami betul permasalahan tersebut. Dalam beberapa tahun terakhir, pemerintah pun melakukan berbagai upaya untuk membenahi persoalan hukum, yang bisa meningkatkan daya saing ekonomi.
"Pemberantasan korupsi, pungli, penyederhanaan regulasi dan perizinan, serta reformasi birokrasi. Ini merupakan upaya menciptakan kepastian hukum yang pada akhirnya akan berdampak pada iklim investasi," jelasnya.
Jokowi mengklaim terobosan yang dilakukan pemerintah bersama kementerian dan lembaga terkait telah membuahkan hasil, terbukti dari peringkat kemudahan berbisnis di Indonesia yang membaik.
"Keberhasilan MA dalam menghasilkan berbagai terobosan menjadi kunci. Misalnya, lompatan peringkat kemajuan ease of doing business dari 120 menjadi 72. Di situ ada peran penting dari reformasi di lembaga peradilan yang dipimpin MA," kata Jokowi.
Simak video penjelasan Jokowi soal infrastruktur di bawah ini.
(miq/miq)
https://ift.tt/2EjGZCH
February 27, 2019 at 06:10PM
Bagikan Berita Ini
0 Response to "Peringkat Kemudahan Bisnis RI Loncat Karena Peran Lembaga ini"
Post a Comment