Calonkan Putri Thailand Jadi PM, Partainya Diancam Dibubarkan

Bangkok, CNBC Indonesia - Partai politik Thailand yang mencalonkan putri kerajaan negara itu sebagai perdana menteri dapat dilarang mengikuti pemilihan umum Maret mendatang setelah seorang aktivis mengatakan akan mengajukan petisi yang meminta pembubaran partai itu.

Komisi Pemilihan Umum Thailand akan mengadakan rapat, Senin (11/2/2019), untuk mempertimbangkan pencalonan Putri Ubolratana Rajakanya Sirivadhana Barnavadi, 67. Ia mengejutkan negara itu ketika mengumumkan pencalonan dirinya menjadi kandidat perdana menteri dari partai populis yang mendukung mantan perdana menteri Thaksin Shinawatra yang digulingkan.

Calonkan Putri Thailand Jadi PM, Partainya Diancam Dibubarkan

Foto: Pimpinan partai Thailand Raksa Chart, Preechapol Pongpanich. REUTERS/Athit Perawongmetha

Pengumuman itu mendapat teguran cepat dari Raja Maha Vajiralongkorn, adik sang putri, yang beberapa jam kemudian mengeluarkan pernyataan bahwa "tidak pantas" bagi anggota keluarga kerajaan untuk terjun ke dunia politik, dilansir dari Reuters.

Pemilu 24 Maret mendatang adalah yang pertama sejak kudeta militer pada 2014 yang menggulingkan pemerintahan pro-Thaksin yang terpilih. Pemimpin junta saat ini, Prayuth Chan-ocha, juga bertarung memperebutkan posisi perdana menteri sebagai kandidat partai pro-militer.

Pencalonan kakak perempuan raja tersebut, yang telah membintangi sinetron dan film aksi, merupakan langkah mengejutkan oleh kubu loyalis Thaksin, yang menghadapi pertempuran berat dalam pemilihan umum itu.

Komisi Pemilihan memiliki waktu hingga Jumat untuk memutuskan pencalonan sang putri. Tidak mungkin anggotanya akan mengabaikan keinginan raja yang dianggap semi-ilahi oleh masyarakat Thailand.

Pada Minggu, seorang aktivis mengatakan ia akan mengajukan petisi untuk mendiskualifikasi partai Thai Raksa Chart yang menominasikan sang putri.

"Pengumuman kerajaan menjelaskan bahwa partai tersebut melanggar hukum pemilu," kata Srisuwan Janya, sekretaris jenderal Asosiasi untuk Perlindungan Konstitusi.

Srisuwan mengatakan akan meminta Komisi Pemilihan merekomendasikan agar Mahkamah Konstitusi membubarkan partai itu.

Ketua eksekutif Thai Raksa Chart Chaturon Chaisaeng menolak mengomentari permintaan untuk membubarkan partainya. Partai itu mengatakan akan menerima pesan raja dan "bergerak maju ke arena pemilihan untuk memecahkan masalah bagi negara".

Keluarga kerajaan memiliki tradisi lama menjauh dari politik, dan hukum pemilu melarang partai menggunakan kerajaan dalam kampanye.

Saksikan video mengenai koleksi pakaian yang digunakan putri kerajaan berikut ini.

[Gambas:Video CNBC]

(prm)

Let's block ads! (Why?)